BABAK BELUR! Belum Siap Soal Freeport, Setnov Dituding Intervensi Dirut PT Pertamina

Posted by CB Magazine on Selasa, 17 November 2015 | ,

Suatudunia - Ketua DPR Setya Novanto terseret dalam kasus pencatutan nama Presiden Jokowi  seperti terungkap dalam transkrip percakapan antara Setya Novanto dengan pengusaha dan petinggi Freeport Indonesia yang beredar tanpa sepengetahuan MKD DPR sebagai pemilik resmi dokumen rahasia negara tersebut. Percakapan menyangkut  perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021.

Tak hanya itu, Setnov juga terseret kasus baru, yaitu intervensi ke Pertamina. Di kalangan wartawan kini beredar kopi surat Setya Novanto kepada Direktur Utama PT Pertamina. 


Ketua DPR RI Setya Novanto / foto oleh : tempo.co
Surat berkop DPR yang kopinya diterima media Tempo, ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Pada surat tertanggal 17 Oktober 2015 itu, Setya Novanto menyertakan sejumlah lampiran. Dalam surat itu, Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM) di mana selama ini, PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut.

Setya Novanto melampirkan sejumlah dokumen dalam surat itu.  Setnov juga menyinggung Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya yang kini sebenarnya ditempati Ahmad Bambang.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak antara PT pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu," tulis surat Setya Novanto. 

Wianda Pusponegoro Jubir PT Pertamina mengatakan telah memperoleh gambar yang menunjukkan surat dari Setya Novanto ke Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. Namun ia mengaku belum bisa berkomentar karena akan memeriksa keaslian surat dengan kop DPR itu.

Wianda mengatakan dalam memproses surat-surat, pertama mengacu kepada prinsip tata kelola dan good coorperate governance."Kami tidak akan memproses hal yang tidak sesuai dengan kedua prinsip tersebut," katanya. Menurut dia, Pertamina pasti memastikan pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki kepentingan yang jelas.
Dilandir dari laman TEMPO.co


⬆
Top