Kumpulan Berita Heboh dan Unik di Dunia
Bukan Hanya Setnov, Tukang Catut Tertangkap lagi, siapa mereka?
Suatudunia.com - Skandal Pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua DPR, Setya Novanto sepertinya akan membuka tabir permainan gelap praktik lobi-lobi yang menyimpang.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung bahkan menyebut kalau ada beberapa orang yang sudah mencatut nama Presiden untuk dapat memburu keuntungan seperti yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto.
Bahkan, Jokowi sudah mengetahui kalau siapa saja oknum-oknum yang sering menyalahgunakan namanya tersebut. Walau begitu, Pramono masih enggan menyebut siapa orang-orang yang dimaksud olehnya.
![]() |
| Trio Pencatut |
Sebenarnya, Presiden tidak membutuhkan seorang makelar kalau hanya untuk menghubungi sebuah perusahan. Pada kasus Setnov adalah menghubungi perusahaan PT Freeport Indonesia. Jokowi dapat langsung berbicara tanpa ada menggunakan perantara pada pihak PT Frepeort Indonesia.
"Presiden menyatakan, Presiden tidak akan pernah bertemu melalui middle man atau arrangement siapa pun, karena presiden bisa bertemu dengan pemilik Freeport secara langsung," ujar Pramono.
Dia juga menambahkan kalau penyalahgunaan dari simbol negara seperti kasus Setya Novanto tersebut jelas bukan hal yang baik. Pada saat ini, pihak istana sudah memberikan peringatan terhadap para pencatut nama Jokowi.
Jokowi sendiri telah memiliki tentang data lengkap sampai dengan rekaman pembicaraan, jadi jangan pernah coba-coba untuk bertindak nakal lagi untuk para pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
"Yang jelas Presiden sudah memiliki data secara lengkap dan baik itu rekaman, transkrip, dan yang namanya Presiden ini mata dan telinganya banyak sehingga ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mengatasnamakan Presiden maka perlu hati-hati," tutur Pramono.
Keterlibatan Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Setelah dilakukan penelusuran untuk dapat mengetahui sebenarnya siapa saja yang dimaksud sebagai beberapa orang yang suka mencatut nama Presiden Jokowi tersebut. Sepertinya muncul dua nama yang diduga kuat sebagai pencatut nama yaitu Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Dugaan ini muncul bukan tanpa alasan yang kuat karena memang kedua orang tersebut adalah yang memberikan pernyataan keras untuk membela Setya Novanto.
Fahri Hamzah Protes Keras Menteri ESDM Bongkar Kasus Freeport
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengeluhkan tindakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mengungkap pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh anggota DPR untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.
Bahkan politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mempertanyakan detail pencatutan nama Jokowi dan Kalla. Ia pun meminta Menteri ESDM tidak meributkan masalah ini. Apalagi jika ini hanya bersumber dari obrolan belaka.
"Tidak selayaknya pejabat setingkat menteri menjadikan isu sebagai konsumsi publik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2015.
Menurut Fahri, tidak ada urusannya anggota Dewan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Perpanjangan kontrak PT Freeport baru bisa dilakukan minimal dua tahun sebelum kontrak habis, yakni pada 2019. "Saat itu masa jabatan DPR periode ini sudah habis. Apa urusannya?"
Fahri berpendapat, yang dilakukan Sudirman itu tidak tepat. Apalagi ini dilakukan secara tiba-tiba. Lebih baik, ucap dia, Sudirman berfokus pada kinerja kementeriannya. Terutama tentang pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang telah disahkan.
Hari ini Sudirman akan menemui Mahkamah Kehormatan DPR. Dia akan mengadukan anggota Dewan yang mencatut nama Jokowi dan Kalla di tengah renegosiasi perpanjangan kontrak pemerintah dengan PT Freeport. Politikus itu juga meminta saham Freeport. Sudirman menolak membeberkan nama politikus itu tapi berjanji akan melaporkannya kepada MKD hari ini.
Fadli Zon Membela Mati-matian Setnov atas Menteri ESDM
Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela anggota DPR RI yang disebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
Menurut dia, tidak ada yang salah jika anggota DPR tersebut hanya sekadar bertemu dan berbicara dengan bos PT Freeport meski membawa-bawa nama Presiden dan Wapres.
"Kalau bertemu ngobol-ngobrol tidak ada yang salah. Anggota DPR bisa ngobrol apa saja dengan siapa saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Fadli meragukan jika sampai ada permintaan saham dari anggota DPR itu untuk memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport, seperti yang dituduhkan Sudirman Said. Dia menilai, Sudirman hanya membual dan melakukan manuver politik untuk menutupi sesuatu.
"Karena kita tahu yang selama ini banyak memberikan kelonggaran terhadap Freeport adalah Menteri ESDM sendiri," kata dia.
Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan dari mana Sudirman bisa mendapatkan rekaman percakapan anggota DPR dengan bos PT Freeport. Dia menilai, rekaman itu ilegal dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia pun mendorong anggota DPR yang dimaksud melaporkan balik Sudirman Said ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik serta merekam pembicaraan secara ilegal.
"Yang merekam itu siapa? Tidak boleh orang bicara kemudian asal direkam. Kecuali yang merekam itu KPK," ujar Fadli.
Sebelumnya, Sudirman Said telah melaporkan anggota DPR yang dimaksud kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam laporannya, Sudirman menyebut bahwa anggota DPR tersebut bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, dia meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Anggota DPR itu juga meminta PT Freeport untuk menanamkan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.
Kalau menurut Anda siapa saja orang-orang pencatut nama yang belum diungkap Pramono? Akankah nama-nama orang itu bakal diungkap demi menjaga simbol negara?
Tweet


